Ilustrasi LPM Satu Kosong ITS
SURABAYA – Sikap walk out BLM dalam “Roadshow Fakultas” secara sepihak tanpa alasan yang jelas menuai kontroversi sebagian KM ITS, pasalnya agenda tersebut untuk memenuhi syarat legitimasi Presiden BEM ITS. Lantas, apakah sikap itu dapat merepresentasikan BLM sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi kontrol terhadap BEM ITS?
Pada Kamis (02/11) kemarin, terdapat salah satu agenda BEM ITS yakni pemenuhan persyaratan legitimasi poin dua. Bertempat di parkiran mobil Menara Sains FSAD ITS, awalnya forum berjalan sebagaimana mestinya bersama BLM ITS sebagai pemateri. Pada saat pembukaan forum, Ahnaf selaku Ketua BLM walk out tanpa penjelasan.
Sejumlah sikap yang ditunjukkan BLM kepengurusan Kabinet Samudra Sanasatya turut mengiringi perjalanan BEM kepengurusan Dimas Fikri dkk yang masih belum juga launching. Mulai dari intrik penjatuhan SP 1 kepada Presiden BEM ITS yang mengikutsertakan BEM ITS dalam kajian terhadap aliansi BEM Seluruh Indonesia dan Aliansi BEM Surabaya, hingga drama walk out BLM secara sepihak tanpa alasan yang jelas saat Roadshow Fakultas di FSAD.
Satu drama tersebut cukup disoroti sebagian KM ITS. Sikap walk out atau meninggalkan forum yang dilakukan BLM setelah menganggap kehadiran BLM ITS tidak dihargai oleh BEM ITS. Hal ini dibuktikan dengan tidak disambutnya kehadiran BLM ITS selaku pembicara saat roadshow berlangsung. Sebelumnya, kejadian tersebut tidak hanya sekali, namun sering terjadi baik di forum roadshow maupun kegiatan BEM ITS lainnya. BLM ITS sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi kontrol ke BEM ITS telah memberi peringatan sebelumnya terhadap BEM ITS namun sikap BEM ITS masih tetap sama.
BLM ITS sebagai lembaga legislatif di tingkat Institut yang bersifat representatif terhadap mahasiswa tak sedikit mendapatkan cibiran akibat sikap walk out-nya tersebut. Dalam kolom komentar unggahan Press Release BEM maupun BLM ITS, berseliweran kata “baperan” yang ditujukan pada BLM ITS. Lantas, apakah arti sebenarnya dari sikap walk out BLM tersebut?
Menunjukkan Keberadaan Kontrol?
Agar dapat menerjemahkan sikap walk out BLM kemarin secara komprehensif, sebuah tulisan dari Christine Ammer yang berjudul The American Heritage Dictionary of Idioms, sepertinya bisa menjadi sumber referensi yang sesuai. Walk Out dapat diartikan berhubungan dengan mogok kerja. Namun, pada kehidupan sosial politik, Walk Out diartikan merupakan sikap meninggalkan forum sebagai bentuk protes, kemarahan, atau ketidaksetujuan. Sedangkan menurut Collins Dictionary, sikap walk out memiliki arti meninggalkan tanpa penjelasan.
Sebagian besar pemahaman legislatif adalah sebuah badan atau lembaga yang bukan hanya sekedar merupakan representasi suara rakyat, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan kontrol terhadap kebijakan badan atau lembaga eksekutif. Dalam hal ini, Apakah sikap walk out BLM merupakan bentuk menjalankan pengawasan kontrol?
Permasalahan yang menjadi perdebatan adalah sikap kebebasan yang berlebihan dari lembaga legislatif dalam bersandingan dengan lembaga eksekutif. Ironis, apabila mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi untuk melakukan suatu eksistensi keberadaan fungsi kontrol sehingga menyebabkan tersendatnya jalannya kebijakan, pelayanan, dan program sebagai fungsi dari lembaga eksekutif.
Kenyataan tersebut juga sepertinya yang terjadi di KM ITS, khususnya dalam proses perjalanan pemenuhan syarat legitimasi Presiden BEM ITS dengan walk out-nya BLM pada agenda roadshow di FSAD-ITS pada Kamis (02/11) kemarin. Pada saat itu sambutan hanya ditujukan kepada Presiden BEM ITS dan Ketua BEM FSAD beserta Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen yang hadir tanpa adanya penyebutan BLM ITS dan ketua BLM yang saat itu hadir. BLM ITS senantiasa hadir dari awal program kerja dan agenda BEM ITS sampai saat ini, namun BLM merasa tidak mendapat perlakuan yang pantas sebagaimana seharusnya lembaga tertinggi di tingkat institut.
Meskipun begitu, sikap walk out BLM dapat dikatakan impresi nyentrik dari asumsi masyarakat awam sebagaimana yang dipahami sebagai etika norma dasar dalam sebuah forum tanpa perlu memperdebatkan benar atau salahnya sebuah sikap. Hal tersebut sekaligus menunjukkan usaha mempertegas keberadaan kontrol yang merupakan marwah seharusnya sebagai lembaga yang memainkan peran penting di dalam jalannya lembaga eksekutif yang pada akhirnya perlu penyeimbang dalam fungsi check and balance. Lantas, mengapa BLM memilih mengambil sikap nyentrik berupa walk out?
Merengkuh Legitimasi Kekuasaan?
Dalam konteks memaknai sikap walk out BLM sebagai sebuah sikap politik, sebagaimana pula yang dapat dibaca melalui press release, BLM merasa tidak mendapat perlakuan yang pantas sebagaimana lembaga legislatif tertinggi di tingkat institut
Kendati memiliki tujuan mendapat validasi sebagai lembaga legislatif tertinggi yang memiliki fungsi kontrol, sikap tersebut tetap memiliki konsekuensinya. David Beetham dalam The Legitimation of Power menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi dari memperjelas struktur trias politica ini adalah menjadi mungkin untuk membedakan berbagai cara yang menyebabkan kekuasaan gagal mencapai legitimasi.
Dalam hal ini sikap walk out BLM pada agenda Roadshow di FSAD-ITS kemarin dinilai tak hanya merepresentasikan keberadaan fungsi kontrol atas sikap apatis publik terhadap keberadaan lembaga legislatif, tetapi juga merupakan upaya membangun impresi positif, kepedulian, serta dukungan pada kehidupan politik dan peran yang dijalankan BLM untuk BEM ITS. Hal ini sejalan dengan tulisan Christine Ammer sebelumnya bahwa sikap BLM tersebut dapat dikatakan sebagai upaya dari pengembalian marwah lembaga legislatif.
Meskipun pada hasilnya hal tersebut tidak mendapatkan simpati publik tetapi malah cibiran dan sebagian lagi bersikap apatis, menjadikan sikap walk out terlihat seperti kurang beretika dan strategis bagi lembaga yang memiliki fungsi kontrol untuk membangun impresi positifnya.
Sekarang tinggal apakah KM ITS mampu memahami sikap BLM ITS sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi kontrol terhadap BEM ITS? Apakah BLM ITS tahan terhadap goncangan cibiran pada sikap-sikap yang telah ditunjukkannya sebagai langkah alternatif konkret yang dapat diartikulasikan secara konsisten? Bukan sekedar gimik, namun juga pada isu-isu yang berpihak pada kepentingan publik KM ITS lainnya.
Lantas, apakah langkah selanjutnya dari BLM ITS mempertahankan konsistensi sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi kontrol terhadap BEM ITS? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (Afnan Aryanda)
Penulis: Afnan Aryanda
Editor: Firda Rachmwati
0 Komentar