Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi demonstrasi pada 14 April 2022, pukul 9.39 WIB. Massa mulai berdatangan ke titik kumpul awal ABS yaitu berada di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Elemen masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberikan tanggapan positif terhadap aksi unjuk rasa, tanggapan positif itu berupa sebuah pernyataan di mana elemen masyarakat tersebut menyebutkan bahwa tuntutan ABS sangat representatif terhadap isu yang sedang terjadi kepada masyarakat.
Berlainan dengan tanggapan elemen masyarakat, aparatur sipil negara atau lebih tepatnya polisi tidak mau memberikan tanggapan atas tuntutan ABS karena mereka hanya bertugas untuk mengamankan aksi demonstrasi yang saat itu tengah terjadi. Berbekal tuntutan masyarakat yang berada dipundak mereka, ABS berangkat menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dari KBS pada pukul 12.14 dan sampai pada pukul 15.10 WIB.
Aksi demonstrasi tersebut didasari oleh problematika ekonomi yang menjadi permasalahan radikal dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu contoh problematika ekonomi yang sedang terjadi adalah melambungnya harga minyak goreng. Problematika ini menjadi salah satu parameter terhadap kegagalan pemerintah dalam mengelola pasar bebas.
Kegagalan tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan ibu kota negara, walaupun dalam pembangunannya pemerintah belum memiliki agenda jangka panjang terkait pengelolaan lingkungan dan/atau ekonomi. Pengelolaan lingkungan semestinya dapat menjadi salah satu hal fundamental yang dapat ditelaah oleh pemerintah, menimbang berdasarkan pemantauan konsorsium pembangunn agraria pada tahun 2017 terjadi 207 konflik agraria di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa maupun kota. Ditinjau dari latar belakang tersebut ABS bergerak untuk menuntut hal-hal berikut:
1. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DOM dan DPO yang berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia
2. Menuntut pemerintah untk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia
3. Menuntupu pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya Pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan
4. Menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 11% mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja
5. Menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi
6. Mengutuk segala Tindakan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotime(KKN) dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur
7. Wujudkaan Reforma Agraria
Pada saat aksi unjuk rasa, Presiden BEM ITS yaitu Ahmad Nailul Firdaus sempat memberikan tanggapan bahwa semua tuntutan yang dibawa pada saat itu merupakan tuntutan yang penting serta mendesak apalagi perihal tuntutan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti tuntutan mengenai harga minyak goreng yang melambung tinggi, kenaikan PPN, dan kenaikan BBM. Tanggapan yang diberikan oleh Presiden BEM ITS juga mengenai harapan dari aksi demonstrasi, kondisi massa saat aksi unjuk rasa dan ada tidaknya aksi lanjutan.
“Harapannya tuntutan ini segera diselesaikan, agar rakyat sudah tidak perlu lagi menanggung beban atas segala macam krisis yang terjadi di negeri ini” ujar Nailul.
“Kondisi massa saat melakukan aksi sudah kondusif dan aman,” lanjutnya.
Sekitar enam ribu massa hingga delapan ribu massa menyuarakan aspirasinya pada sore itu, salah satu dari lebih dari seratus Mahasiswa ITS yang turun juga turut memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan pada 14 April tersebut. Tanggapan yang disampaikan salah satu Mahasiswa ITS kepada LPM Satu Kosong tersebut berupa harapan dan kondisi saat aksi unjuk rasa.
“Harapannya tentu saja harus ada statement dari pemerintah mengenai apa yang kita ajukan semuanya. Dimana ini lho tuntutan kita dan tanggapan dari mereka seperti apa? serta harapan dari kita mereka menerima semua tuntutan dari kita semua” ujar salah satu anggota KM ITS.
Akhirnya, sekitar pukul 16.00 WIB, ketua, wakil ketua, dan anggota komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur turun dari gedung untuk menemui massa. Terjadi konsolidasi antara massa dan DPRD Jawa Timur. Pada saat itu ketua DPRD Jawa Timur yakni Kusnadi S.H., M.Hum., berjanji akan mengirimkan surat tuntutan dari pengunjuk rasa kepada Presiden dan DPR RI di hari yang sama serta beliau langsung menandatangani surat tuntutan tersebut. Bukti pengiriman surat tuntutan dapat dilihat melalui Instagram resmi DPRD Provinsi Jawa Timur.
Reporter: Yuma Iftita Ivanda
Editor: Yuma Iftita Ivanda
.png)
0 Komentar